Akhir tahun 1997. Seorang lelaki datang ke rumah Sah. Ia masih kerabat jauh Sah, masih keponakan dari pihak suaminya. Jarang sekali keponakannya itu datang berkunjung hingga Sah berfikir pasti ada hal penting untuk dibicarakan.
Keponakan Sah membawa beberapa lembar fotokopian kliping koran berbagai terbitan dan menunjukkannya kepada Sah. Isinya bermacam-macam tapi topiknya hampir serupa. Sehelai kliping yang masih diingatnya kurang lebih berjudul ”Pemerintah Jepang akan Beri Santunan Mantan Jugun Ianfu”.
Keponakan Sah menjelaskan panjang lebar soal niat pemerintah Jepang yang akan memberi sejumlah uang bagi para mantan Jugun Ianfu di Indonesia. Uang itu dimaksudkan sebagai ganti rugi atas perlakuan kejam militer Jepang selama perang Asia Timur Raya kepada perempuan-perempuan di negeri jajahan. Singkat kata, ia menawarkan jasa kepada keluarga Sah untuk mendapatkan sejumlah bagian dari dana santunan tersebut.
*******
Invansi negeri Jepang ke negara-negara Pasifik yang mengakibatkan peperangan membuat kelelahan mental tentaranya. Kondisi ini mengakibatkan mereka melakukan pelampiasan seksual secara brutal dengan cara melakukan perkosaan massal. Penyakit kelamin mewabah dan menjangkiti tentara Jepang. Kondisi yang justru melemahkan kekuatan angkatan perang kekaisaran negeri Matahari Terbit. Situasi ini memunculkan gagasan untuk merekrut perempuan-perempuan lokal, menyeleksi kesehatan, dan memasukan mereka ke rumah bordil militer yang dikenal sebagai Ianjo.
Dalam bukunya yang berjudul ”Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer” Pramoedya mengatakan perempuan-perempuan itu direkrut dengan cara halus seperti dijanjikan sekolah gratis di Tokyo dan Shonanto atas dasar Sendenbu atau perintah pangreh praja. Ada juga yang dijanjikan pekerjaan sebagai pemain sandiwara, pembantu rumah tangga, dan pelayan rumah makan. Namun ada juga yang diperlakukan secara kasar dengan diteror disertai tindak kekerasan, menculik bahkan memperkosa di depan keluarga.
Jugun Ianfu sebagian besar berasal dari Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Filipina, Taiwan, Timor Leste, Malaysia, dan Indonesia. Sebagian kecil di antaranya dari Belanda dan Jepang sendiri. Mereka dibawa ke wilayah medan pertempuran untuk melayani kebutuhan seksual sipil dan militer Jepang.
Para Jugun Ianfu diperkosa dan disiksa secara kejam. Mereka dipaksa melayani kebutuhan seksual tentara Jepang sebanyak 10 hingga 20 orang siang dan malam serta dibiarkan kelaparan. Kemudian di aborsi secara paksa apabila hamil. Banyak perempuan mati dalam Ianjo karena sakit, bunuh diri atau disiksa sampai mati.
Setelah perang usai para Jugun Ianfu yang masih hidup didera perasaan malu. Mereka tak berani pulang ke kampung halaman dan memilih hidup ditempat lain dan mengunci masa lalu yang kelam dengan mengucilkan diri. Banyak di antara mereka hidup dalam kemiskinan ekonomi dan disingkirkan masyarakat. Mereka menanggung perasaan tak berharga hingga akhir hidupnya.
Pemerintah Jepang hingga saat ini tidak pernah mengakui keterlibatannya dalam praktek perbudakan seksual di masa perang Asia Timur. Dalihnya, Jugun Ianfu dikelola dan dioperasikan oleh pihak swasta. Jugun Ianfu dianggap bekerja secara sukarela, bukan sebagai budak seks, dan persoalan tersebut telah diselesaikan melalui berbagai perjanjian perdamaian.
Pemerintah Jepang tidak pernah secara resmi meminta maaf kepada para Jugun Ianfu, bahkan menolaknya. Pada Juli 1995 Perdana Menteri Tomiichi Murayama pernah menyiratkan permintaan maaf secara pribadi, namun tidak mewakili negara. Tahun 1993 Yohei Kono mewakili sekretaris kabinet Jepang memberikan pernyataan empatinya kepada korban Jugun Ianfu. Namun pada Maret 2007 Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan pernyataan resmi yang isinya menyanggah keterlibatan militer Jepang dalam praktek sistem perbudakan seksual.
*******
Tidak ada satupun dari anggota keluarga Sah yang pernah menjadi Jugun Ianfu. Ia lahir tahun 1951 dan tidak pernah ikut mengalami masa-masa pendudukan Jepang. Ibunya ikut berjuang semasa pendudukan Jepang, tapi ia bukan termasuk Jugun Ianfu. Sah bimbang antara menerima atau menolak tawaran keponakannya. Ia ingin menerima tapi ia tak mempunyai hak. Tapi menolaknya juga bukan pilihan yang terbaik.
Akhir tahun 1997 adalah waktu yang suram. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Pekerjaan susah dicari. Saat itu Sah mulai mengenal kata-kata paling populer: ”krisis moneter”.
Sah orang miskin. Pekerjaannya menganyam tikar pandan dan mendong yang setiap pekan sekali ia jual di pasar dekat rumahnya. Suaminya petani yang menggarap sawah warisan seluas seperempat hektar. Anak-anaknya tiga orang. Si sulung kerja serabutan. Anak keduanya, perempuan, sudah menikah dan tinggal jauh di kota. Si bungsu yang sebentar lagi akan masuk ke SMP tentu butuh biaya sekolah yang banyak. Buat Sah alasan-alasan itu sudah cukup untuk menerima tawaran keponakannya meskipun hati kecilnya berkata ”ia tidak punya hak”.
Sah juga setuju akan membayar uang administrasi. Jumlahnya lima ratus ribu rupiah. Jumlah yang tidak sedikit pada tahun itu. Namun Sah yakin uang itu akan kembali dalam jumlah berlipat ganda seperti yang dijanjikan keponakannya. Sah dijanjikan akan memperoleh uang sebanyak 12 juta rupiah setelah semua administrasi diurus.
*******
Juli 1995 Asian Women’s Fund (AWF) didirikan oleh organisasi swasta Jepang. Lembaga ini dibentuk guna mengumpulkan dana masyarakat untuk membayar kompensasi para perempuan korban perbudakan seksual militer Jepang. Namun di mata dunia, organisasi ini tidak lebih sebagai “agen penyuap” untuk meredam protes masyarakat internasional dan tidak mewakili pemerintah Jepang secara resmi. Ia menjadi kendaran politik pemerintah Jepang untuk lari dari tanggung jawab atas 200.000 perempuaan di Asia Pasifik dan Belanda yang dipaksa menjadi budak seks militernya.
*******
Sah perlu menjual kambingnya kepada seorang blantik untuk dapat menebus uang administrasi. Uang itu diserahkan kepada keponakannya dan dijanjikan tiga bulan kemudian uang santunan akan diberikan.
Tiga bulan kemudian keponakannya datang, namun bukan untuk memberikan uang yang ia janjikan kepada Sah. Keponakannya meminta uang lagi untuk tambahan biaya administrasi. Katanya, urusan administrasi bisa seret kalau tidak ada tambahan uang. Seminggu kemudian Sah memberikan uang sebesar tiga ratus ribu rupiah yang diminta keponakannya. Uang itu hasil meminjam dari tetangganya, seorang juragan kelapa.
Bulan demi bulan Sah menunggu. Hingga setahun, kemudian dua tahun dan Sah tetap tak mendapat kabar baik. Ia mencoba terus menghubungi keponakannya dan menanyakan kapan uang akan dibagikan. Keponakannya hanya menghimbau supaya Sah tetap bersabar.
Hingga dua tahun kemudian Sah menunggu dan tetap tidak ada kabar baik. Ia tahu ia kena tipu. Ia menerima kabar dari kerabat jauhnya bahwa di kampungnya, keponakannya itu telah menipu sejumlah korban. Sebenarnya keponakannya itu bukan pelaku utama. Ia juga korban dari penipuan oleh sejumlah orang yang mengaku pejabat di kabupaten yang menyuruhnya untuk mencari orang-orang yang akan menerima dana santunan Jugun Ianfu. Keponakan Sah tidak sadar ia diperalat sebagai seorang calo. Karena malu dan tidak sanggup bertanggung jawab, ia lari ke Kalimantan.
*******
Di masa pemerintahan Soeharto Tahun 1997 Menteri Sosial Inten Suweno menerima dana santunan bagi para korban sebesar 380 juta yen. Pembayarannya akan diangsur selama 10 tahun. Semenjak itu pemerintah Indonesia bungkam soal kasus Jugun Ianfu.
Pemerintah Indonesia memang teledor karena tidak pernah mengurus masalah ini dengan serius. Jangankan menyelesaikan soal ganti rugi, mendata korban-korban praktek Jugun Ianfu pun tidak.
Banyak para korban menyatakan tidak pernah menerima santunan tersebut. Pihak-pihak oportunis yang berkedok membela kepentingan Jugun Ianfu dan mengatasnamakan pelaksana program kemanusiaan, namun mereka adalah calo yang mengkorupsi dana santunan yang seharusnya diterima langsung para korban. Ironis. Soal Jugun Ianfu adalah satu kasus dan soal percaloan dana santunan satu hal lain. Pemerintah tidak pernah menyelesaikan keduanya.